Berita Nyata, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bakal mengevaluasi sistem absensi dalam rapat paripurna. Menurutnya, persoalan tanda tangan merupakan masalah etika anggota dewan.
Niatan tersebut muncul menyusul beredarnya absensi paripurna yang diduga memuat tanda tangan Setya Novanto, meski yang bersangkutan diketahui sedang berada di luar kota.
"Saya kira kita perlu evaluasi secara keseluruhan. Bahwa paripurna itu wajib bagi seluruh anggota," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/2).
Meski demikian, Fadli juga pesimistis tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna bisa mencapai 100 persen. Sebab dalam rapat paripurna ada kemungkinan anggota yang sakit atau izin dan rapat pun bisa berlangsung jika sudah kuorum.
"Kalau sekian kali tidak hadir beruturut-turut, perlu menjadi catatan di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan)," ujar Fadli.
Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan mengecek persoalan absensi anggota dewan ke Sekretariat Jenderal DPR. Dia menilai tanda tangan Setya Novanto sebagai bentuk kecolongan jika benar terjadi.
"Kami sayangkan ada kecolongan karena tiap partai ada staf kesekjenan yamg memantau. Tidak boleh staf tanda tangan, karena tiap penjaga hafal satu-persatu anggota DPR. Apalagi Pak Novanto," ujar Sufmi saat dihubungi.
Sufmi berkata, staf kesekjenan biasanya memastikan yang menandatangani absensi rapat paripurna adalah anggota DPR. Namun, jika lengah, kemungkinan kecolongan bisa terjadi.
"Mereka biasanya memastikan. Kan bisa saja mereka lagi ngobrol lalu kecolongan. Lewat CCTV paling bagus. Sebenarnya kami lebih suka pakai finger print karena tidak bisa dipalsukan," kata Sufmi.
Beredarnya tandatangan absensi rapat paripurna diawali dari cuitan akun @LalaBinal di media sosial Twitter. Dalam cuitannya dia mengunggah foto absensi sekaligus foto Setya yang diklaimnya bersama salah seorang pengurus Golkar di Sulawesi Utara.
Kolega sekaligus Bendahara Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal, menganggap beredarnya tanda tangan Setya Novanto saat rapat paripurna, Selasa (23/2), sebagai bentuk permainan politik jelang gelaran musyawarah nasional (Munas).
Sumber : CNN Indonesia
0 Response to "Absensi Rapat Paripurna Dewan akan Dievaluasi"
Post a Comment