Rakernas JKPI 2016 Lahirkan Sejumlah Rekomendasi

Berita Nyata, Banda Aceh - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia tahun 2016 resmi dibuka Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE, di Museum Rumoh Aceh, Banda Aceh.

Rapat kerja yang diikuti oleh Bupati/Walikota anggota JKPI ini melahirkan sejumlah rekomendasi. Setelah sesi pembukaan oleh Illiza yang merupakan Ketua Presidium JKPI, rapat dilanjutkan dengan sejumlah agenda dan kemudian melahirkan sejumlah rekomendasi.

Dipimpin Direktur Eksekutif JKPI Pusat, Nanang Asfarinal forum ini memberika kesempatan kepada sejumlah peserta, yakni Kabupaten/Kota calon anggota baru JKPI menyampaikan frofil dan potensi daerahnya sehingga dianggap layak masuk sebagai anggota JKPI.

“Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Siak, Kota Sabang, dan Kabupaten Pasawaran merupakan anggota baru JKPI, apakah forum setuju” tanya Nanang yang dijawab serentak oleh anggota JKPI dengan kata setuju.

Keabsahan Halmahera Barat, Siak, Sabang dan Pasarawan sebagai anggota baru JKPI ditandai dengan pemberian SK oleh Ketua Presidium JKPI, Illiza Sa’aduddin Djamal SE.

Selain memutuskan menambah anggota baru, Rakernas yang ke-V ini juga menetapkan Gianyar Bali sebagai tuan rumah Rakernas tahun 2017.

Sebelumnya saat membuka Rakernas, Illiza menyampaikan sejak didirikan pada 25 Oktober 2008, JKPI telah mengalami berbagai kemajuan, diantaranya pertumbuhan jumlah anggota dan telah berhasil menyelenggarakan berbagai even yang kemudian mampu mendodorong peningkatan kualitas Kota/Kabupaten Kota Pusaka di Indonesia.

Rekomendasi dan rumusan strategis yang lahir di Rakernas 2016 diharapkan dapat mengembangkan kerjasama diantara kota-kota yang mempunyai pusaka alam dan pusaka budaya, mengembangkan kerjasama para pemangku kepentingan, mendorong peran aktif masyarakat dalam pelestarian pusaka dan pengembangan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Harapan lainnya, dapat menginventarisasi kekayaan warisan pusaka dari anggota JKPI dan mengembangkan pemahaman keberagaman alam dan budaya untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai wadah promosi pusaka yang ada bagi anggota JKPI.

Terkait dengan tema Rakernas ‘Kutaraja, Menuju Kota Warisan Dunia’, Illiza menjelaskan tema ini sengaja dipilih untuk memperkuat semangat kerja mendorong pengakuan UNESCO akan Banda Aceh selaku salah-satu anggota JKPI sebagai Kota Pusaka warisan dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Illiza kembali menyampaikan bahwa Banda Aceh khususnya dan anggota JKPI umumnya butuh perhatian dan perbaikan dan peningkatan berbagai cagar budaya pusaka yang tersebar di beberapa tempat agar berbagai catatan sejarah kualitas Aceh masa silam dapat ditampilkan lebih konfrehensif, sehingga akan berpengaruh baik ketika harus dilakukan verifikasi dan penilaian oleh pihak berwenang yang akan mengukuhkan Banda Aceh sebagai Kota Pusaka Warisan Dunia.

“Terhadap hal ini, selain kepada Pemerintah Aceh, kami juga mohon dukungan dan perhatian dari Kementerian PMK, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk dapat berkontribusi terhadap berbagai kebutuhan dalam rangka membangun lebih utuh beberapa situs cagar budaya Kutaraja serta peningkatan promosi kebudayaan serta pariwisata Banda Aceh sebagai destinasi Wisata Islami Dunia ke level International” harap Illiza.

Berikut poin-poin Rekomendasi Rakernas JKPI 2016:

Pentingnya meningkatkan kerjasama antara sesama anggota JKPI untuk mempromosikan kegiatan pelestarian pusaka yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mendata seluruh aset pusaka yang ada di Indonesia untuk kemudian dapat dijadikan sebuah buku dalam rangka mempromosikan sejarah Indonesia ke mata dunia.
Rakernas Tahun 2017 direncanakan akan dilaksanakan di Kota Gianyar, Bali.
Kemenko PMK RI menjadi Organisasi Induk JKPI yang akan memfasilitasi program/kegiatan lintas kementrian.
Forum Rakernas JKPI Ke-V 2016 menerima anggota baru dalam keanggotaan JKPI, yakni: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Siak, Kota Sabang, dan Kabupaten Pasawaran.
Memberikan masukan kepada Presiden RI yang pernah menjadi bagian dari JKPI, agar dapat membantu memfasilitasi rapat lintas kementrian dan lembaga terkait dengan permasalahan aset pusaka yang ada di daerah-daerah.
Agar adanya Dana Alokasi Khusus Cagar Budaya yang diperuntukkan untuk pemugaran dan pemeliharaan situs-situs cagar Budaya.
Perlu adanya Master Plan terkait penataan kawasan cagar budaya/pusaka.
Melaporkan progress capaian Satu Dekade JKPI pada Presiden di tahun 2018.
Agar bantuan dari Pemerintah Pusat tidak hanya bersifat fisik, namun juga bersifat Sosialisasi dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian cagar budaya dan nilai-nilai budaya.
Adanya gagasan untuk pemberian Pusaka Award dari pemerintah Indonesia bagi Kabupaten/Kota sebelum memasuki level Warisan Kota Dunia.
Perlu kejelasan terkait dengan regulasi dan peraturan yang ada di level nasional terkait dengan upaya-upaya pelestarian/revitalisai cagar budaya.
Perlu membangun Website JKPI, yang kemudian dapat dijadikan sebagai media komunikasi antar sesama anggota JKPI. (mkk)